Tanjungpinang,mejaredaksi – Minyak goreng rakyat merek Minyakita kembali menghilang dari sejumlah rak ritel modern di Kota Tanjungpinang.
Selain sulit didapat, harga di tingkat pedagang juga mulai menjadi sorotan karena dinilai tidak lagi sesuai harapan masyarakat.
Pantauan lapangan, Senin (06/7/2026), rak penjualan Minyakita di salah satu ritel modern di Jalan Pemuda tampak kosong. Yang tersisa hanya berbagai merek minyak goreng premium seperti Sunco, Fortune, dan Sovia.
Kondisi serupa juga dikeluhkan para pedagang makanan. Mereka mengaku sudah sekitar sepekan kesulitan memperoleh Minyakita, baik di swalayan maupun warung.
“Sudah beberapa hari kosong. Mau cari ke beberapa tempat juga susah, yang ada tinggal minyak goreng premium,” ujar Raden, salah seorang pedagang.
Ia juga mempertanyakan harga Minyakita di tingkat pedagang. Berdasarkan pembelian terakhir yang dilakukannya, satu dus Minyakita dibanderol sekitar Rp215 ribu dengan isi 12 liter.
“Kalau dihitung, harganya sudah mendekati Rp18 ribu per liter. Padahal yang kami tahu HET-nya lebih rendah,” katanya.
Kepala Perum Bulog Cabang Tanjungpinang, Arief Alhadihaq, membenarkan pasokan Minyakita yang diterima Bulog masih terbatas. Karena itu, distribusi sementara diprioritaskan untuk operasi pasar dan pasar-pasar pantauan yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
“Stok yang kami terima masih terbatas sehingga belum bisa disalurkan ke pengecer di luar pasar pantauan. Kami harus menjaga ketersediaan hingga pasokan berikutnya datang,” jelasnya.
Ia mengatakan keterbatasan pasokan dipengaruhi tingginya kebutuhan Minyakita untuk program bantuan pangan.
Bulog Tanjungpinang, kata dia, mendapat pasokan dari PT Son Batam dan salah satu perusahaan di Pekanbaru sesuai alokasi pemerintah.
Bulog mencatat penyaluran bantuan pangan tahap pertama alokasi Februari–Maret telah selesai kepada 143.034 penerima manfaat di Kepulauan Riau. Setiap keluarga penerima memperoleh 20 kilogram beras dan empat liter Minyakita.
Ia menegaskan HET Minyakita tetap Rp15.700 per liter. Sementara pengawasan harga di lapangan menjadi kewenangan Satgas Pangan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan
