Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengatasi kelangkaan bahan pokok yang belakangan dirasakan masyarakat. Tidak ingin masalah berlarut, Pemko mengumpulkan aparat keamanan, distributor, hingga otoritas kepabeanan dalam satu meja pembahasan.
Rapat koordinasi tersebut digelar, Rabu (17/12/2025) di Aula Kantor Bea Cukai Tanjungpinang. Forum ini melibatkan Polresta Tanjungpinang, Asosiasi Distributor Barang Pokok (ADIBAPOK), serta Bea Cukai sebagai pengawas jalur distribusi antarwilayah.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, memimpin langsung pertemuan tersebut. Ia memaparkan kondisi riil di lapangan, mulai dari hambatan distribusi hingga perlunya kebijakan terpadu agar pasokan bahan pokok kembali stabil.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan satu pihak saja. Perlu kerja bersama agar suplai lancar dan harga terkendali,” tegas Lis dalam arahannya.
Dari sisi pengawasan, Kapolresta Tanjungpinang Hamam Wahyudi menegaskan komitmen kepolisian untuk mengawal distribusi bahan pokok. Ia menyoroti pentingnya mencegah praktik penimbunan yang dapat memperparah kelangkaan serta merugikan masyarakat.
Sementara itu, Bea Cukai Tanjungpinang menjelaskan bahwa pengiriman bahan pokok dari wilayah seperti Jawa dan Sumatera ke Tanjungpinang tidak memerlukan izin kepabeanan.
Namun, distribusi dari Batam yang berstatus Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) ke wilayah Bintan dan Tanjungpinang tetap harus melalui prosedur Bea Cukai.
“Pada prinsipnya, pengeluaran barang dapat berjalan selama seluruh kewajiban kepabeanan dan persyaratan instansi terkait dipenuhi, termasuk untuk barang asal impor,” ujar Kepala Kantor DJBC Tanjungpinang, Joko Pri Sukmono.
Melalui kolaborasi ini, Pemko Tanjungpinang berharap pasokan bahan pokok kembali stabil, distribusi berjalan tertib, dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Singkatnya: dapur warga aman, ekonomi daerah pun tenang.
