Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus menunjukkan komitmennya dalam merealisasikan pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin). Usai menyelesaikan survei tanah (soil investigation), Pemprov Kepri akan segera melaporkan hasil studi kelayakan (feasibility study) proyek strategis ini ke Pemerintah Pusat.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura menegaskan, pembangunan Jembatan Babin merupakan bagian dari janji kampanye dirinya bersama Gubernur Ansar Ahmad. Oleh karena itu, setiap tahapan terus dikawal hingga siap untuk masuk proses lelang.
“Rencana ini bukan sekadar wacana. Investigasi tanah sudah dilakukan, dan dalam waktu dekat hasil feasibility study akan kita laporkan ke Bappenas dan Kementerian PUPR, targetnya Juli atau Agustus 2025,” ujar Nyanyang, Selasa (17/6/2025).
Sementara itu, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kepri memastikan proyek ini layak dibangun.
Kepala BPJN Kepri, Soendiarto, menjelaskan survei kedalaman laut di lokasi pembangunan telah rampung sejak akhir 2024 dan hasilnya diserahkan ke Pemprov Kepri untuk penyusunan desain akhir.
Survei yang memakan anggaran hingga Rp68 miliar ini menghadapi tantangan besar, terutama karena keberadaan kabel listrik PLN dan jaringan optik internasional di dasar laut.
“Kami harus mendapatkan izin khusus dari pusat karena kabel itu menghubungkan Batam-Bintan dan Singapura-Jakarta,” ungkap Soendiarto.
Proyek Jembatan Babin digadang-gadang menjadi solusi konektivitas antarwilayah dan pendorong pertumbuhan ekonomi Kepri.
Editor: Andri
