Batam, MR – Sarafudin Aluan, menampik jika Gubernur Kepri Ansar Ahmad tak nampak dalam proses penyelesaian pengembangan Pulau Rempang, Batam.
Ini disampaikan Aluan menanggapi pemberitaan beredar Sabtu, 9 September 2023 dengan judul ‘Ditugasi Selesaikan Pengembangan Rempang, Ansar Tak Kelihatan’.
Aluan yang menjadi bagian dalam Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri menegaskan hal itu tidak benar.
Menurutnya Ansar Ahmad selalu siap hadir di tengah masyarakat Rempang dalam hal mencari solusi permasalahan yang sedang terjadi.
“Ngawur berita itu, tendensius dan malah memperuncing persoalan. Pak Ansar itu selalu siap untuk membantu menyelesaikan masalah Rempang,” ujarnya, Minggu (10/9/2023).
Ansar sebagai anggota dalam Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Rempang disebut Aluan tidak selalu mendapatkan informasi tetkait perkembangan di lapangan.
Ia bahkan menilai berita yang beredar tersebut menunjukkan jika Muhammad Rudi selaku Kepala BP Batam terkesan tipe pemimpin yang suka “melempar batu sembunyi tangan”.
“Jika Pak Rudi mau Pak Ansar selalu kelihatan bersamanya dalam masalah Rempang ini, ya libatkan dong. Selalu mengundang dan diberitahu perkembangannya. Jangan mau enaknya saja. Tapi ketika masalah sudah timbul seperti sekarang ini dilempar ke orang lain. Itu namanya pemimpin yang suka lempar batu sembunyi tangan,” paparnya.
Aluan menyampaikan, sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung rencana investasi di Rempang, Ansar selaku Gubernur Kepri telah mengeluarkan keputusan nomor 828 tahun 2023.
Keputusan tentang dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pengelolaan kawasan Rempang ini ditandatangani oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
“Dukungan Gubernur sangat jelas. Beliau langsung yang tandatangan,” pungkasnya.
Ini disebut Aluan berbeda dengan dukungan Pemko Batam yang hanya ditandatangani oleh Sekda Kota Batam.
Begitu juga dukungan BP Batam yang hanya ditandatangani oleh Anggota bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi.
“Kenapa Walikota dan Kepala BP tidak mau tanda tangan langsung. Ada apa, ada niat apa sebetulnya di balik semua ini,” sebutnya lagi.
Menurut Aluan, Gubernur Ansar tidak pernah mempermasalahkan ketika dalam tim Pengembangan Kawasan Rempang hanya diposisikan sebagai anggota.
“Karena yang terpenting investasi berjalan dan prosesnya bisa dilalui dengan baik secara bertahap,” sebut Aluan.
Dia melanjutkan, bukti keseriusan lainnya, Ansar berinisiatif menghubungi Menteri Airlangga agar mengingatkan Kepala BP Batam untuk menggelar rapat koordinasi.
Inisiatif diambil karena Ansar yang diminta untuk membantu menyukseskan sosialisasi pengembangan Rempang tidak diajak berkoordinasi.
Permintaan agar Ansar Ahmad membantu pengembangan Rempang setelah ia menghadiri rapat bersama Menko Perekonomian Air Langga Hartanto yang dihadiri oleh Mendagri RI Tito Karnvian dan Menparekraf Sandiaga Uno.
“Atas inisiasi Gubernur lah kemudian terjadi rapat koordinasi di kantor BP Batam ketika itu dan dipimpin langsung oleh Gubernur Ansar,” sebut Aluan.
Hasil rapat di BP Batam yang diinisiasi oleh Gubernur Ansar tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi di Hotel Harmoni One Batam Centre.
Tapi sayangnya sosialisasi itu tidak mengundang Gubernur sebagai anggota tim.
“Selain Gubernur tidak diberitahu, kita juga sayangkan kenapa sosialisasinya di hotel, kenapa tidak di lokasi, membaur bersama masyarakat Rempang sekalian. Dan di hotel pun yang hadir sebagian besar justru bukan masyarakat Rempang, sehingga sosialisasinya bisa dibilang kurang tepat sasaran,” tegas Aluan.
Alhasil, lanjut Aluan, terjadi demo pada 31 Agustus di depan kantor BP Batam yang lagi-lagi Gubernur Ansar juga tidak mendapatkan informasi dari ketua BP Batam terkait aksi tersebut.
“Sekarang ini setelah beberapa kejadian sebelumnya seolah-olah BP Batam mencari kambing hitam. Pak Ansar dibilang tidak hadir dan sebagainya,” tutupnya.(Avd)
Penulis/Editor: Andri
