Jakarta, mejaredaksi – Pemerintah mengambil langkah antisipatif menyusul dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian meningkat. Demi menjamin keselamatan warga negara, jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat diminta menunda perjalanan hingga situasi dinilai lebih kondusif.
Imbauan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, Minggu (1/3/2026). Ia menegaskan, keputusan ini bukan bentuk kepanikan, melainkan langkah kehati-hatian pemerintah dalam melindungi jemaah.
Menurutnya, eskalasi situasi keamanan di Timur Tengah masih terus dipantau. Pemerintah memilih menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama, dibanding memaksakan keberangkatan di tengah kondisi yang belum stabil.
Di sisi lain, pemerintah memastikan jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi tetap dalam kondisi aman. Koordinasi intensif dilakukan antara Kementerian Haji dan Umrah RI, Kementerian Luar Negeri RI, otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Langkah mitigasi telah disiapkan, termasuk penempatan sementara jemaah yang terdampak penundaan kepulangan di hotel atau lokasi aman dan layak. Pemerintah juga meminta keluarga di Tanah Air tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
“Kami terus memantau perkembangan dan memastikan setiap jemaah mendapatkan perlindungan maksimal,” tegasnya.
Sementara itu, terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan seluruh tahapan persiapan masih berjalan sesuai rencana. Hingga saat ini belum ada dampak signifikan terhadap agenda haji.
Pemerintah berharap situasi segera membaik agar aktivitas ibadah dapat kembali berjalan normal. Informasi resmi akan terus diperbarui guna mencegah simpang siur kabar yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
