Tanjungpinang, MR – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menggelar workshop II Penyusunan Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Workshop pertama digelar pada Maret 2023 lalu, kemudian workshop kedua ini dibuka oleh Kepala Dinas LHK Provinsi Kepri, Hendri di Hotel CK, Kota Tanjungpinang, Rabu (12/7/2023).
Dikesempatan itu, Hendri menyampaikan bahwa sejauh ini Pemprov Kepri sangat berkomitmen penuh dalam mendukung pencapaian dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara nasional.
“Tentunya hal ini juga merupakan instruksi Presiden RI, untuk pengendalian perubahan iklim yang terjadi. Sehingga Pemprov Kepri juga turut, berusaha menurunkan GRK,” ujarnya.
Selain itu, dikatakan Hendri pada umumnya upaya mengurangi emisi rumah kaca dilakukan dari lima sektor, yakni sektor energi, limbah, industri, pertanian, dan kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.
“Kita harapkan dari workshop II ini, dapat melahirkan strategi-strategi mengurangi emisi GRK di Provinsi Kepri. Sebelumnya sudah ada upaya yang dilakukan elemen masyarakat di Tanjungpinang, seperti kampung iklim, ini perlu juga kita galakkan,” jelasnya.
Workshop Perisapan Rencana Kerja untuk Kepri
Sementara itu, sebelumnya Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kemen LHK, Nurul Iftitah, menyampaikan, workshop ini tindak lanjut dari Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Kepri.
“Jadi inti dari workshop ini adalah dalam rangka persiapan renja (rencana kerja,red) FOLU Net Sink untuk Kepulauan Riau,” katanya.
Nurul menjelaskan, workshop dihadiri perwakilan Pemda se-Kepri, akademisi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kepri, seluruh kepala BP Kawasan di Kepri, serta LSM.
Workshop membahas sejumlah renja, yang selanjutnya dimatangkan dalam pelaksanaan Workshop II, yang akan dilaksanakan pada April 2023 mendatang.
“Akan ada tiga kali workshop. Ini adalah workshop yang pertama dan sudah banyak yang kita lakukan di workshop yang pertama ini,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam workshop tersebut sejumlah hal telah disepakati dan akan segera ditindaklanjuti. Seperti, pembentukan tim untuk penyusunan SK Gubernur Kepri tentang renja tingkat Provinsi Kepri.
Kemudian, mengindetifikasi pemangku kawasan hutan dan lahan di Provinsi Kepri. Penetapan target-target lokasi hutan dan lahan yang nantinya akan dilakukan aksi mitigasi.
Selain itu, dalam workshop tersebut, juga sudah dibahas tujuh rencana aksi mitigasi yang nantinya akan dilakukan di Provinsi Kepri.
Pihaknya, berharap tujuh rencana aksi yang sudah diputuskan bersama dalam workshop tersebut dapat dijalankan baik oleh pemerintah daerah, LSM, dan juga elemen masyarakat lainnya.
“Itu semua tentunya untuk mendukung pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030,” pungkasnya.
Penulis/Editor : Rico Barino
