Jakarta, mejaredaksi – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pentingnya penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di industri penyelenggaraan acara atau event melalui pelatihan kerja, standardisasi kompetensi, dan sertifikasi profesi.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci untuk menciptakan tenaga kerja industri event yang profesional, produktif, serta mampu bersaing di tengah perkembangan industri yang semakin kompleks.
Hal itu disampaikan Afriansyah saat menjadi pembicara utama dalam Indonesia Event Management Summit (IVES) 2026 bertajuk “Membangun SDM Event yang Kompeten, Profesional, dan Berdaya Saing” di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Afriansyah menjelaskan, industri event memiliki cakupan pekerjaan yang luas, mulai dari produksi acara, pengelolaan tempat kegiatan (venue management), MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), audio visual, logistik, keamanan, hospitality, hingga sektor kreatif.
Industri ini juga melibatkan beragam pola hubungan kerja, termasuk pekerja tetap, pekerja kontrak, dan tenaga kerja lepas. Kondisi tersebut membutuhkan sistem pengembangan kompetensi yang terarah dan mampu menjangkau seluruh tenaga kerja dalam rantai industri event.
Karena itu, pengembangan SDM harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kegiatan Acara, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2024.
“Prinsip tata kelola pengembangan SDM event dipimpin oleh kebutuhan industri, difasilitasi pemerintah, dilaksanakan bersama, dan diukur dari hasil kerja,” kata Afriansyah.
Afriansyah menilai, penguasaan keterampilan teknis saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industri event saat ini. Peningkatan kompetensi juga harus disertai penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kejelasan hubungan kerja, serta pelindungan bagi seluruh pekerja.
Pelindungan tersebut, lanjutnya, harus mencakup tenaga kerja yang bekerja melalui perusahaan vendor maupun pekerja lepas yang terlibat dalam penyelenggaraan acara.
Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang menempatkan pelatihan kerja sebagai upaya untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja.
Penguatan kualitas SDM juga didukung melalui Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) serta sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Melalui sistem tersebut, kompetensi pekerja diharapkan dapat diukur berdasarkan standar yang jelas sehingga kebutuhan industri terhadap tenaga kerja profesional dapat terpenuhi secara lebih optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenaker mengajak pelaku industri event menerapkan lima pilar kualitas kerja sebagai landasan membangun ekosistem industri yang profesional dan berdaya saing.
Kelima pilar tersebut meliputi keselamatan kerja, profesionalisme, kejelasan hubungan kerja, produktivitas yang didukung praktik ramah lingkungan dan pemanfaatan teknologi digital, serta inklusivitas.
Pilar inklusivitas menjadi perhatian penting agar perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan kelompok pekerja rentan memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan berkembang di industri event.
Afriansyah berharap penguatan kompetensi dan pelindungan tenaga kerja dapat berjalan beriringan sehingga industri penyelenggaraan acara tidak hanya berkembang dari sisi bisnis, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan profesional.
“Event yang berdaya saing dibangun oleh manusia yang kompeten, bekerja profesional, dan memperoleh pelindungan,” ujarnya.











