Gubernur Ansar Minta Pertimbangan Khusus untuk Dana Perimbangan dan Insentif Fiskal

Gubernur Kepri Ansar Ahmad bertemu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, di Gedung Radius Prawiro, Jakarta. (Foto: Diskominfo Kepri)

Jakarta, MR – Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, di Gedung Radius Prawiro, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar mencari panduan dan berdiskusi tentang Dana Perimbangan dan Insentif Fiskal untuk Provinsi Kepri.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH diperoleh dari pajak dan sumber daya alam, DAU dialokasikan untuk Provinsi serta Kabupaten/Kota, dan DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Gubernur Ansar mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2023, DBH yang diterima oleh Provinsi Kepri mengalami pemangkasan karena penurunan penerimaan pendapatan negara akibat pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, ia meminta agar skema DBH tahun anggaran 2024 tidak dipangkas terlebih dahulu, demi mendukung pembangunan yang gencar di Provinsi Kepri sesuai dengan prioritas Pemerintah Provinsi Kepri.

“Transparansi dalam regulasi sangat penting, yang mengatur penyaluran Dana Perimbangan. Kami berharap regulasi ini jelas dan transparan, memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur Ansar juga mengusulkan agar insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khusus Provinsi Kepri sebagai provinsi kepulauan.

300 Pulau di Kepri Berpenghuni

Ia menyoroti tantangan unik yang dihadapi, termasuk lebih dari 300 pulau berpenghuni yang memerlukan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, puskesmas, dan sekolah.

“Hal ini dilakukan karena pentingnya melindungi masyarakat di pulau-pulau kecil dan mengurangi ketimpangan wilayah,” ujarnya.

Luky Alfirman, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, merespons positif audiensi dengan Gubernur Ansar. Ia mengakui bahwa pemerintah pusat telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam alokasi anggaran untuk pemerintah daerah.

Namun, ia berjanji untuk meninjau kembali insentif fiskal khusus untuk Provinsi Kepri, mempertimbangkan kondisi geografis dan demografis yang unik. Luky Alfirman juga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pihak terkait guna memberikan arahan dan bimbingan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada akhir pertemuan, Gubernur Ansar mengundang Luky Alfirman dan timnya untuk mengunjungi Provinsi Kepri.

Tujuannya adalah untuk berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Kepri, Kabupaten/Kota, serta dinas terkait. Harapannya, pertemuan ini akan memberikan masukan dan solusi konstruktif dalam mengelola sektor keuangan daerah.

Editor: Riko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *