Tanjungpinang, Mejaredaksi – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan pentingnya data statistik sebagai landasan membuat rancangan kebijakan pembangunan, terlebih dalam konteks Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan dinamika pembangunan yang khas.
Ini disampaikan Ansar sempena pengukuhan Dr Margaretha Ari Anggorowati dikukuhkan sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, di Gedung Daerah Tanjungpinang, Jumat (23/5/2025) malam.
“Sebagai provinsi kepulauan yang strategis, Kepri memiliki dinamika pembangunan yang unik, mulai dari sektor maritim, perdagangan, hingga pariwisata. Dalam mendukung percepatan pembangunan tersebut, data statistik yang akurat dan berkualitas menjadi sangat penting,” ujar Ansar.
Ansar menambahkan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan cerminan realitas sosial dan ekonomi yang menjadi panduan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.
“Oleh karena itu, peran BPS di Kepulauan Riau sangat strategis sebagai tulang punggung dalam pengambilan kebijakan di Negeri Segantang Lada,” imbuhnya.
Literasi BPS Kepri Lebih Maju, Inflasi Terkendali
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas capaian literasi statistik di Kepri yang dinilai lebih maju dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
Amalia juga menekankan pentingnya literasi statistik sebagai fondasi dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Menurut saya, capaian ini menjadi modal penting dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat di Kepulauan Riau,” kata Amalia.
Lebih lanjut, Amalia juga turut menyoroti salah satu prestasi signifikan yang berhasil diraih oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, yakni kemampuan dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan berada dalam rentang sasarannya.
Hal ini dinilai sangat luar biasa, mengingat Kepri merupakan provinsi kepulauan yang secara geografis memiliki tantangan besar, terutama dari sisi biaya logistik.
“Namun demikian, inflasi di Kepri tidak pernah melonjak tinggi dan tetap berada dalam batas aman sepanjang waktu,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, Amalia menyebutkan bahwa inflasi di Kepri justru lebih rendah dibandingkan dengan provinsi kepulauan lainnya seperti Maluku dan Maluku Utara, meskipun jumlah pulau di Kepri lebih banyak.
Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi daerah dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.
“Saya sangat mengapresiasi langkah Pak Gubernur karena telah berhasil mengendalikan inflasi di Kepri walaupun Kepri merupakan provinsi berbasis kepulauan,” tutupnya. (*)
Editor: Andri
