Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan bahwa kualitas data hal penting dalam pembangunan daerah. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemprov Kepri menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kamis (5/2/2026), di Kantor Gubernur Kepri, Dompak.
Rapat ini menjadi momentum konsolidasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengejar target Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2025 sebesar 2,8, setelah capaian IPS 2024 berada di angka 2,61—sedikit di bawah target 2,7.
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kepri, Misni, yang membuka rapat secara resmi, menegaskan bahwa statistik sektoral bukan urusan satu instansi semata. Seluruh OPD memiliki tanggung jawab sebagai produsen data sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
“Setiap kebijakan harus berbasis data. Tanpa data yang akurat, perencanaan bisa meleset. Statistik sektoral adalah fondasi pembangunan,” tegas Misni.
Rapat ini dihadiri para Sekretaris OPD selaku Walidata Pendukung, tanpa diwakilkan sebagai bentuk komitmen nyata peningkatan kualitas data daerah.
Hadir pula sebagai narasumber Kepala BPS Provinsi Kepri Toto Haryanto Silitonga, Kepala Diskominfo Kepri Hendri Kurniadi, serta Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapelitbang Kepri Hendrija.
IPS Jadi Alarm Perbaikan Tata Kelola Data
Dalam evaluasi yang dipaparkan, Kementerian PANRB memberikan sejumlah catatan penting untuk perbaikan penyelenggaraan statistik sektoral di Kepri. Di antaranya, perlunya evaluasi rutin proses bisnis statistik, penguatan sumber daya manusia statistik, serta peningkatan kualitas pengumpulan dan diseminasi data di setiap OPD.
Misni menyebut, target IPS 2025 hanya bisa dicapai jika seluruh unsur Satu Data Indonesia (SDI) berjalan selaras sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019.
Dalam skema tersebut, BPS berperan sebagai pembina statistik, Bappeda sebagai koordinator, Diskominfo sebagai Walidata, dan OPD sebagai produsen data.
“Nilai IPS tidak bisa dibebankan ke Kominfo saja. Semua OPD punya peran. Data harus diverifikasi, divalidasi, lalu dipublikasikan secara akurat dan konsisten,” ujarnya.
Misni juga mencontohkan keberhasilan Kepri dalam sejumlah indikator makro yang lahir dari pengelolaan data yang solid. Inflasi Kepri tercatat stabil di angka 2,6 persen, termasuk yang terendah secara nasional.
Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri berhasil naik dari kategori “tinggi” menjadi “sangat tinggi”, menempatkan Kepri di peringkat ketiga nasional.
“Ini bukti bahwa kolaborasi data lintas OPD berdampak langsung pada kualitas pembangunan daerah,” katanya.
Rapat koordinasi ini kemudian dilanjutkan dengan paparan teknis dari BPS dan Diskominfo terkait evaluasi metadata, integrasi data ke portal Satu Data Indonesia, serta tindak lanjut rencana aksi SDI tahun 2025.
Menutup sambutannya, Misni menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi yang kuat, Kepri mampu meningkatkan kualitas statistik sektoral sekaligus memperkuat kebijakan berbasis data.
“Data yang akurat adalah fondasi Kepri yang maju, makmur, dan merata,” tutupnya.
