Tanjungpinang, mejaredaksi – Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD Kepri 2026 berlangsung dinamis di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Selasa (25/11/2025).
Dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bahtiar didampingi unsur Pimpinan lainnya, Dewi Kumalasari dan Afrizal Dachlan, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menegaskan bahwa tahun anggaran 2026 akan menjadi periode penuh tantangan fiskal akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Penurunan dana itu membuat penyusunan APBD Kepri 2026 harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih ketat. Ansar menyebut ruang fiskal yang semakin sempit menuntut kebijakan belanja yang lebih selektif, sekaligus memastikan setiap program memiliki dampak jelas bagi masyarakat.
“Dengan ruang fiskal terbatas, belanja harus tepat sasaran. Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya,” tegas Ansar dalam penyampaian nota keuangannya.
Humor tipisnya muncul ketika ia menyebut, “Kalau bisa uangnya diajak kerja lembur, pasti kita suruh.”
Sebelumnya, rapat paripurna ini digelar sebagai kelanjutan dari penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2026 yang diselesaikan sehari sebelumnya.
Dalam paparannya, Gubernur Ansar menyampaikan gambaran umum rancangan APBD 2026 sebagai berikut:
– Pendapatan Daerah: Rp3,31 triliun
– Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,84 triliun
– Pendapatan Transfer: Rp1,46 triliun
– Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp1,33 miliar
Belanja Daerah: Rp3,54 triliun
Pembiayaan Neto: Rp231,55 miliar
– Penerimaan pembiayaan (pinjaman daerah): Rp250,60 miliar
– Pengeluaran pembiayaan (cicilan pokok pinjaman): Rp19,05 miliar
Ansar memastikan bahwa rancangan APBD tetap mengacu pada tema pembangunan daerah: pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD dan TAPD Pemprov Kepri yang telah bekerja maraton hingga penyampaian nota keuangan dapat dilakukan sesuai jadwal.
Agenda kemudian berlanjut dengan penyerahan resmi Ranperda APBD Kepri 2026 kepada pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
