Tanjungpinang, mejaredaksi – APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp3,3 triliun, turun signifikan Rp605 miliar dibanding APBD 2025. Kondisi ini menandai tantangan baru bagi Pemprov Kepri dalam menjaga ritme pembangunan di tengah penurunan pendapatan daerah.
Dalam rapat paripurna penyampaian laporan akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Kamis (27/11/2025), terungkap bahwa pendapatan daerah juga ikut terkoreksi hingga Rp422,8 miliar dari rancangan sebelumnya.
Sumber utama pendapatan masih bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp1,8 triliun, terdiri dari: Pajak daerah senilai Rp1,5 triliun, Retribusi daerah Rp207 miliar, Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp4 miliar dan Pendapatan lain-lain Rp53 miliar lebih
Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat turut merosot hingga Rp495 miliar, memicu desakan agar Kepri tak lagi sepenuhnya bergantung pada pusat.
Wakil Ketua III DPRD Kepri yang juga Pimpinan Banggar, Bakhtiar, menegaskan perlunya strategi pendapatan yang lebih agresif.
“Penerimaan pajak memang jadi kontribusi terbesar, tapi harus dioptimalkan lagi. Kepri perlu memaksimalkan potensi retribusi labuh jangkar, air permukaan, hingga pemanfaatan ruang laut,” ujarnya.
Menurutnya, langkah diversifikasi pendapatan ini penting agar Kepri bisa memperkuat kemandirian fiskal dan tidak terjebak pada tren penurunan transfer pusat.
Sementara itu, belanja daerah 2026 ditetapkan sebesar Rp3,544 triliun, turut mengalami penurunan lebih dari Rp374 miliar dibanding belanja APBD 2025. Pemprov juga mengambil opsi pinjaman daerah sebesar Rp250 miliar untuk membantu menjaga geliat pembangunan.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa pihaknya akan mengelola fiskal daerah secara optimal, terutama untuk pembangunan infrastruktur, percepatan penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Kami akan memaksimalkan potensi pendapatan daerah agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kepri terus meningkat,” jelas Ansar.
