Tanjungpinang, mejaredaksi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dihadapkan masalah anggaran pada tahun 2026. Dalam sidang paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026, Gubernur Ansar Ahmad memaparkan proyeksi defisit anggaran sebesar Rp200 Miliar.
Proyeksi ini muncul dari perbandingan antara total pendapatan yang diperkirakan hanya Rp3,7 Triliun dengan rencana total belanja yang mencapai Rp3,9 Triliun.
Defisit ini dipicu oleh anjloknya dana transfer dari Pemerintah Pusat. Gubernur Ansar menyebut, transfer pusat ke Kepri tahun 2026 diproyeksikan hanya Rp1,46 Triliun, mengalami penurunan sebesar 26% dari tahun sebelumnya.
Untuk menutup selisih anggaran tersebut, Pemprov Kepri memproyeksikan akan mengandalkan pembiayaan daerah sebesar Rp231,55 Miliar. Angka ini diharapkan cukup untuk menambal defisit sekaligus menjaga laju pembangunan daerah yang telah direncanakan.
“Kami harap melalui KUA-PPAS ini dapat membahas penyesuaian dana transfer tersebut agar bisa dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan daerah,” ujar Gubernur Ansar dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Kepri, Senin (6/10/2025).
Meski diterpa penurunan pendapatan, fokus pembangunan Kepri tetap diarahkan pada sektor strategis yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selaras dengan RPJMD 2025-2029.
Prioritas utama meliputi peningkatan ekonomi berbasis maritim dan industri unggulan daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah serta percepatan reformasi birokrasi dan sinergi program lintas sektor.
Gubernur berharap, pembahasan KUA-PPAS 2026 bersama DPRD dapat diselesaikan tepat waktu.
“APBD harus menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri,” pungkasnya.
