Tanjungpinang, mejaredaksi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau memberikan sejumlah rekomendasi penting terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kepri Tahun 2024 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (22/5/2025).
DPRD Kepri, melalui Ketua Pansus LKPj, Edward Brando, menyampaikan sedikitnya ada 13 poin krusial yang menjadi catatan DPRD. diantaranya adalah masalah tunda bayar dan alokasi dana hibah yang besar, serta capaian pembangunan infrastruktur yang jauh dari target.
“Infrastruktur jalan yang menjadi tanjung jawab Pemprov, ada 620 kilometer tapi yang dibangun baru 3,4 kilometer,” ujar Edward.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti minimnya pembangunan pelabuhan, program SPP dan seragam gratis SMA/SMK yang hanya berjalan sekali, hingga ketidaksesuaian penugasan PPPK dan rendahnya belanja modal.
Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta agar evaluasi DPRD dilakukan secara objektif. Ia menegaskan, kinerja Pemprov tak bisa diukur dari capaian fisik semata, karena ada sejumlah indikator makro yang justru menunjukkan perbaikan signifikan.
“Tapi harus fer, seolah-olah kita tidak bekerja. Padahal Pemerintah Pusat juga memberikan kita apresiasi luar biasa, seperti rendahnya tingkat pengangguran dan kemiskinan,” ujar Ansar.
Ansar juga menambahkan bahwa rekomendasi DPRD akan menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan program tahun 2025.
“Bagusnya buat evaluasi agar OPD tahu, jangan menjustifikasi dulu,” tegas Ansar.
Penulis: Ismail | Editor: Andri
