Batam, mejaredaksi – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespim) Lemdiklat Polri Angkatan ke-2 Tahun 2025, yang digelar di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Batam, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan bertema “Kepemimpinan Digital dihadapkan pada Post Modern dan Post Truth” tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan Forkopimda, DPRD Kepri, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri.
Dalam paparannya berjudul “Optimalisasi Pelayanan Digital: Kunci Kepercayaan Publik di Era Post-Truth”, Hendri menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan strategi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Digitalisasi pelayanan publik bukan hanya soal teknologi, tetapi soal kepercayaan. Pemerintah harus terbuka, responsif, dan cepat dalam memberikan informasi yang akurat,” ujar Hendri.
Ia menjelaskan, di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad, Pemprov Kepri terus memperkuat sistem pelayanan digital melalui pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta platform SP4N-Lapor! yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan memantau tindak lanjutnya secara transparan.
Menurut Hendri, di era post-truth, di mana opini dan emosi sering kali lebih dominan dibandingkan fakta, pemerintah harus hadir dengan data yang kuat dan narasi yang terpercaya.
“Kita tidak bisa melawan disinformasi hanya dengan klarifikasi. Kita harus melawannya dengan sistem yang transparan dan terpercaya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hendri menekankan pentingnya kepemimpinan digital yang adaptif, berbasis data, dan kolaboratif lintas sektor. Menurutnya, pemimpin masa kini harus mampu menavigasi kebenaran di tengah derasnya arus informasi yang kerap bias.
“Pemimpin digital bukan hanya yang paham teknologi, tapi juga yang mampu memanusiakan proses kerja dan menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.
Di akhir sesi, Hendri mengajak peserta KKP untuk melihat digitalisasi sebagai peluang, bukan ancaman, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan dipercaya masyarakat.
