Tanjungpinang, MR– Komando Resor Militer 033 Wira Pratama (Korem 033 WP) Tanjungpinang, menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Bea Cukai untuk menjalin sinergi dalam upaya meminimalisir maraknya tindakan penyelundupan di wilayah Kepri.
Rakor digelar di Markas Korem 033 WP, Senggarang, Tanjungpinang (Kamis 19/1/2023) merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama antara TNI AD dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tahun 2023.
Komandan Korem 033 WP, Brigjen TNI Yudi Yulistianto mengatakan, salah satu strategi yang akan dilakukan untuk meminimalisir tindakan penyelundupan adalah dengan melakukan operasi bersama.
“Kalau negara bisa meminimalisir penyelundupan-penyelundupan dan menjadikan bea dari penyelundupan itu untuk penerimaan negara, tentunya nanti akan kembali ke masyarakat,” jelas Danrem.
Selain itu Danrem menegaskan, akan membantu Bea cukai dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari tindakan penyelundupan yang melibatkan oknum TNI AD.
“Dimanapun di dunia pasti ada keterlibatan oknum-oknum aparat, yang berkaitan dengan angkatan darat tentunya saya akan sangat berkepentingan, disitulah kami punya kemampuan untuk menghentikan tindakan-tindakan anggota,” tegas Danrem.
Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Kepri, Priyono Triatmojo mengungkapkan, Sinergi dengan TNI AD sangat dibutuhkan dalam upaya mengoptimalisasi penerimaan negara.
“Kami tentu harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder termasuk dengan TNI AD, supaya tugas dan fungsi Bea Cukai dalam efektivitas pengawasan, efisiensi pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara bisa berjalan dengan baik dan optimal,” ungkap Priyono.
Priyono menambahkan, sinergi dengan TNI AD (Korem 033 WP) merupakan salah satu strategi yang dibangun untuk meminimalisir penyelundupan dan optimalisasi penerimaan negara.
“Kami sebagai alat negara, TNI sebagai alat negara juga, kami punya tugas yang sama, kami seiring sejalan, tentu harapannya dengan sinergi ini tugas dan fungsi kami jadi optimal dan itu menurut saya strategi yang tepat,” tambah Priyono.
Optimalisasi penerimaan negara yang dimaksud Bea dan Cukai tersebut selain tindakan penyelundupan barang dari luar negeri juga tindakan pengiriman barang dari wilayah bebas cukai, Free Trade Zone (FTZ) ke wilayah non FTZ tanpa melengkapi dokumen.
Rakor antara Korem 033 WP dan Kanwil DJBC Kepri tersebut juga turut dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam, Ambang Priyonggo.(KSP)
