Tanjungpinang, mejaredaksi – Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hanya mencapai 54 persen, jauh dari target 83 persen.
Kondisi ini menuai kritik dari Ombudsman Kepri yang menyebut kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Daerah (Pemda) perlu dievaluasi.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima sejumlah keluhan terkait proses pemilihan. Salah satu persoalan utama adalah banyak masyarakat yang tidak menerima undangan C6 untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Ini KPU bekerja maksimal atau tidak? Karena banyak keluhan yang tidak mendapatkan C6. Kemudian tidak ada yang menggerakkan RT dan RW, ini harus dievaluasi,” ujarnya di Tanjungpinang, Rabu (11/12/2024).
Menurut Lagat, alasan cuaca hujan yang disebut-sebut sebagai penyebab rendahnya partisipasi tidak dapat diterima. Sebab, kondisi TPS yang sepi sudah terlihat sejak pagi hari.
“Alasan cuaca saya kira tidak. Ini TPS dari pagi sudah sepi. Anggaran besar tapi tidak maksimal, walaupun (Pilkada) sukses dan lancar,” tambahnya.
Selain itu, ia menilai KPU dan Pemda kurang berupaya memotivasi masyarakat untuk datang ke TPS. Padahal, hari pencoblosan telah ditetapkan sebagai hari libur. Lagat pun menyebut rendahnya partisipasi ini sebagai bentuk kegagalan bersama antara KPU dan Pemda.
“Ini bisa jadi bentuk kegagalan KPU dengan Pemda. Karena partisipasi masyarakat menentukan calon pemimpin yang diharapkan,” tegasnya.
Dari total 1.559.727 orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 851.739 yang menggunakan hak pilihnya, dengan 34.253 suara di antaranya dinyatakan tidak sah.
Pilkada Kepri sendiri dimenangkan pasangan Ansar-Nyanyang yang meraih 450.109 suara, mengungguli pasangan Rudi-Rafiq dengan 367.367 suara.
Ombudsman mengingatkan perlunya perbaikan signifikan pada proses pemilihan berikutnya agar tingkat partisipasi masyarakat meningkat. Hal ini penting demi legitimasi kepemimpinan dan keberhasilan demokrasi di Kepri.
Penulis: Ismail | Editor: Andri
