Batam, mejaredaksi – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan keseriusannya dalam mengawal program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, turun langsung ke lapangan mengunjungi Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Menggapai Indonesia Sejahtera di Tiban Indah, Batam, Jumat (26/9/2025).
Kunjungan ini dilakukan bersama Kepala Dinas terkait—mulai dari KP2KH, Pendidikan, hingga Kesehatan—menegaskan bahwa program MBG adalah upaya lintas sektor yang menjadi perhatian utama Pemprov Kepri.
Kepri patut berbangga, dengan 127 unit SPPG yang sudah beroperasi, provinsi ini menduduki peringkat 5 besar secara Nasional dalam capaian pelaksanaan program MBG Presiden Prabowo.
Namun, di balik capaian ini, Wagub Nyanyang menyoroti adanya kesenjangan besar yang harus segera ditutup. Dari target ideal 253 unit SPPG untuk menjamin pemerataan gizi di seluruh wilayah Kepri, saat ini masih terdapat kekurangan sekitar 126 unit lagi.
“Saat ini kebutuhan untuk SPPG di wilayah Kepri masih berjumlah Unit dari target 253 Unit. Kami akan terus mendorong agar segera bertambah Unit SPPG di Kepri, terutama di wilayah pulau-pulau terdepan,” tegas Wagub Nyanyang.
Wagub Nyanyang menekankan bahwa keberadaan SPPG adalah krusial dan strategis dalam konteks wilayah kepulauan seperti Kepri.
SPPG bukan sekadar dapur, melainkan ujung tombak distribusi yang memastikan makanan bergizi tersalurkan secara merata, menjangkau pulau-pulau terpencil yang sulit diakses.
“Kita harapkan SPPG di seluruh Kepri dapat benar-benar memberikan makanan yang sesuai dengan harapan diadakannya program MBG, yaitu dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Indonesia, khususnya di Kepri,” tambahnya.
Untuk mempercepat pemenuhan target, Pemprov Kepri telah mengambil langkah konkret dengan mengalokasikan anggaran APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur dapur layanan gizi.
Selain itu, Satuan Tugas (Satgas) MBG juga disiapkan di setiap daerah guna memastikan pengawasan kualitas makanan dan percepatan penanganan kekurangan infrastruktur yang masih terjadi.
