Ratusan Honorer Pemko Tanjungpinang Tuntut Keadilan Seleksi PPPK

Tanjungpinang, mejaredaksi – Sebanyak 800 tenaga honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun dinyatakan tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama, memicu keresahan dan kekecewaan.

Forum Solidaritas R3 PPPK Tanjungpinang, yang dibentuk oleh para honorer, menilai kebijakan Pemko tidak adil. Mereka mempertanyakan keadilan proses seleksi yang dianggap lebih menguntungkan tenaga harian lepas (THL) baru.

“Kami sudah mengabdi puluhan tahun, tetapi yang lulus justru banyak THL baru. Ini bukan soal iri, tapi keadilan,” ujar Zulbahri, Koordinator Forum Solidaritas R3 PPPK, Senin (6/1/2025).

Isu ini juga diperburuk oleh jumlah kuota PPPK yang diajukan Pemko Tanjungpinang. Dari ribuan tenaga honorer, hanya 567 kuota yang diusulkan, jauh dari kebutuhan sebenarnya. Kondisi ini dinilai tidak mencerminkan status Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Tanjungpinang telah digelar, dengan para honorer menyampaikan petisi yang berisi tuntutan untuk diangkat sebagai PPPK penuh waktu.

Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, mengungkapkan bahwa persaingan lintas instansi dalam seleksi ini juga menjadi perhatian.

“Banyak peserta lintas instansi yang masa pengabdiannya lebih singkat, tetapi berhasil lolos. Ini memicu ketidakpuasan,” jelas Ade Angga.

DPRD Tanjungpinang telah mengirimkan surat kepada Presiden, Ketua DPR, dan Menpan RB untuk mendesak perubahan kebijakan terkait status PPPK para honorer ini. Para tenaga honorer berharap keadilan ditegakkan dan pengabdian panjang mereka dihargai.

Penulis: Ismail    |     Editor: Andri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *