Tanjungpinang, mejaredaksi – Menyikapi banjir dan tanah longsor yang meluas di Aceh, Basarnas menugaskan Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Tanjungpinang untuk mengirim 54 personel rescue lengkap dengan sejumlah alut pendukung.
Curah hujan ekstrem yang mengguyur Aceh selama beberapa hari terakhir mengakibatkan permukiman terendam, akses jalan terputus, serta munculnya titik longsor baru yang membuat sebagian wilayah terisolasi. Situasi tersebut mendorong perlunya tambahan personel dan logistik dari luar daerah.
Kepala Kansar Tanjungpinang, Fazzli menegaskan bahwa Kepri siap memberikan dukungan kapan pun dibutuhkan.
“Ini wujud solidaritas dan tanggung jawab kami sebagai bagian dari jaringan SAR nasional. Begitu ada perintah, personel langsung kami siapkan dengan peralatan lengkap,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).
Tim rescue diberangkatkan pada Jumat, (28/11/2025) pukul 02.40 WIB melalui Batam dengan menggunakan Kapal Kelas I KN SAR Purworejo.
Dengan estimasi perjalanan laut sekitar 40 jam, tim dijadwalkan tiba di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh, pada 30 November 2025 pukul 18.40 WIB.
Selain dukungan tenaga, Basarnas juga membawa logistik berupa beras, mie instan, dan air mineral untuk warga terdampak. Setibanya di lokasi, bantuan ini akan langsung didistribusikan ke daerah-daerah yang aksesnya saat ini masih terhambat.
Adapun alut yang menyertai misi ini meliputi rescue truck, rescue car type 2, perahu karet, dan motor tempel (mopel). Seluruh peralatan tersebut disiapkan untuk mempercepat proses evakuasi dan mobilisasi di wilayah yang terendam banjir maupun tertutup longsor.
Basarnas menegaskan bahwa mobilisasi dari Kepri ini adalah bagian dari sinergi nasional dalam penanganan bencana besar.
“Kami memastikan seluruh elemen Basarnas bergerak terpadu. Dukungan dari berbagai wilayah, termasuk Kepri, sangat menentukan efektivitas operasi SAR di Aceh,” ujar salah satu pejabat Basarnas pusat dalam keterangannya.
Dengan tambahan kekuatan tersebut, diharapkan proses penyelamatan, distribusi bantuan, hingga pembukaan akses wilayah dapat dilakukan lebih cepat sehingga masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan penanganan yang lebih maksimal.
