Tanjungpinang, mejaredaksi – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, kembali mendorong pemerintah pusat agar menerapkan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) secara menyeluruh di wilayah Kepri.
“Wilayah yang kita terapkan FTZ Batam,Bintan,Karimun (BBK),” sebutnya, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, usulan tersebut telah disampaikan berulang kali dan hingga kini masih dalam tahap kajian oleh pemerintah pusat.
“Melalui komunikasi intensif dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. udah berkali-kali kita usulkan. Saat ini masih dalam proses kajian dan komunikasi. Kalau itu selesai, baru kita punya gambaran jelas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penerapan FTZ secara menyeluruh dinilai lebih efektif dibandingkan sistem parsial seperti yang saat ini berlaku.
Para pelaku usaha di Bintan dan Karimun, kata Ansar, juga menginginkan kebijakan tersebut agar mempermudah proses administrasi dan investasi.
“Kalau menyeluruh, administrasi akan lebih mudah. Tidak seperti sekarang yang ada kawasan pabean dan non-pabean, itu menyulitkan dari sisi pengawasan,” jelasnya.
Ia menilai, salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan investor adalah kepastian hukum. Dengan FTZ yang diterapkan secara menyeluruh, ia optimistis iklim investasi di Kepri akan semakin meningkat.
“Kita bisa melihat contoh di Batam. Persoalan utama itu kepastian hukum. Kalau FTZ menyeluruh, saya kira kepastian hukum akan lebih baik,” katanya.
Ia menambahkan, selain insentif yang diberikan pemerintah, kepastian regulasi menjadi daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modalnya.
“Investor itu mencari kepastian. Itu yang terus kita dorong,” tutupnya.
