Tanjungpinang,mejaredaksi – Penolakan rencana aktivitas sedimentasi laut di perairan Numbing, Kabupaten Bintan, mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kepulauan Riau Komisi II.
Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial dari proyek tersebut.
Aliansi masyrakat yang pimpin Rudi, menyampaikan bahwa aspirasi warga, khususnya dari empat kecamatan di wilayah pesisir Bintan, telah disampaikan secara terbuka.
“Harapan kami, aspirasi ini didengar. Kalau tidak, kepercayaan masyarakat bisa hilang terhadap pemerintah,” ungkap salah satu perwakilan warga.
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Khazalik, menegaskan bahwa RDP kali ini belum mengambil keputusan final, melainkan fokus pada penyerapan aspirasi dari berbagai pihak.
“Hari ini kita menampung semua aspirasi. Ada sekitar 15 poin yang kami catat dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan yang diambil nantinya harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta kenyamanan masyarakat pesisir.
“Lingkungan harus tetap dijaga, tapi ekonomi juga harus dibangun. Yang paling penting adalah kenyamanan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Numbing, Heri, memaparkan bahwa dari total sekitar 749 kepala keluarga (KK), terdapat 271 KK yang berprofesi sebagai nelayan.
Ia menyebut, penolakan saat ini terkonsentrasi di Kampung Gudang Arang dengan sekitar 13 KK.
Di sisi lain, muncul perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait kesepakatan kompensasi.
Disebutkan, nilai kompensasi yang disepakati dalam forum musyawarah mencapai Rp2 juta untuk nelayan dan Rp1 juta untuk non-nelayan.
Ketua RT 10 Kampung Gudang Arang, Radianto, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memaksakan persetujuan kepada warga.
“Saya tidak memaksa. Mau setuju atau tidak itu hak masyarakat. Saya pribadi bahkan termasuk yang menolak,” ujarnya.
Hingga kini, DPRD Kepri masih mengumpulkan seluruh data dan masukan sebelum mengambil langkah lanjutan.
