Tanjungpinang, mejaredaksi – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menegaskan komitmennya dalam pencegahan tindak pidana korupsi, terutama di sektor perizinan dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Hal ini disampaikan Gubernur Ansar saat membuka Rapat Koordinasi Pendalaman Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (27/8/2024).
“Melalui upaya preventif, kita bisa memperbaiki kinerja sebagai penyelenggara negara dan pelayan masyarakat. Mari bersama-sama mempercepat peningkatan MCP di tahun 2024 untuk mencapai hasil yang lebih baik,” ujar Ansar.
Rapat yang dihadiri oleh Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK RI, Uding Juharudin, serta jajaran pemerintah daerah, bertujuan untuk memperdalam strategi pencegahan korupsi, terutama dalam tata kelola perizinan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
“Sama seperti Korsupgah KPK, kita selalu terbuka dan berharap bisa terus berkoordinasi demi perbaikan yang berkelanjutan,” harap Ansar.
Sebagai informasi, pada tahun 2023, Provinsi Kepri mencatat capaian MCP tertinggi pertama di Wilayah I dengan nilai 88,55, yang terus meningkat sejak tahun 2018.
Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK RI, Uding Juharudin, menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai antikorupsi oleh ASN dan pemohon perizinan untuk mencegah praktik pungli dan korupsi.
“Diharapkan, langkah-langkah implementasi pelayanan prima dan pencegahan korupsi dapat dilakukan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat,” tambahnya.
Rapat ini diharapkan menghasilkan laporan pemantauan proses perizinan, peta kerawanan korupsi di sektor perizinan, serta rekomendasi pencegahan korupsi yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah di tahun 2024.
Editor: Andri
