Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2018 diterima oleh Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos yang diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana S Yambise di Dyandra Convention Centre , Surabaya Jawa Timur, Senin (23/7) malam.
Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam usaha mendukung dan mensukseskan program kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang terdiri atas Penghargaan Kab/Kota Layak Anak Tingkat Utama sebanyak 2 Kab/Kota , Penghargaan Kab/Kota Layak Anak Tingkat Nindya sebanyak 11 Kab/Kota, Penghargaan Kab/Kota Layak Anak Tingkat Madya 51 Kab/Kota dan Penghargaan Kab/Kota Layak Anak Tingkat Pratama sebanyak 113 Kab/Kota.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana S Yambise dalam sambutannya mengatakan penghargaan ini diberikan kepada Bupati dan Gubernur serta Wali Kota yang dianggap berkomitmen, dan secara nyata dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak serta perlindungan terhadap anak di daerahnya masing-masing.
“ Pemberian penghargaan ini tidak diberikan begitu saja, akan tetapi melalui evaluasi yang dilakukan terhadap kabupaten/kota dengan methodologi dan mekanisme yang cukup ketat dari tim yang berasal dari berbagai pihak, seperti pihak Kemenko Bidang Pembanguan Manusia dan Kebudayaan, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, Kementerian Perencanaan Pembangunan, Komisi Perlindungan Anak, Perguruan Tinggi, Para Pakar Anak dan forum anak, sehingga betul-betul selektif dan kapabel ” ujarnya
Sementara itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mengungkapkan bahwa prestasi atau keberhasilan ini adalah amanah dan sekaligus tantangan untuk bekerja lebih baik lagi kedepannya.
“ Penghargaan yang kita terima ini bukanlah semata-mata kerja pemerintah daerah saja, akan tetapi prestasi ini juga hasil kerjasama dari seluruh pihak khususnya masyarakat Kabupaten Bintan ” jelasnya.
Diketahui pula bahwa dari penerima penghargaan yang diserahkan kepada 177 Kabupaten/kota se Indonesia. Kabupaten Bintan dinilai layak mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional Kategori Madya dikarenakan program yang mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti halnya program bantuan Seragam Sekolah Anak Gratis, program Akta Lahir Gratis , program kesehatan gratis, membangun rumah tahfidz, program 15 menit mengaji sebelum jam belajar disekolah serta kenaikan intensif bagi pengajar dan pembinaan anak.
*)Konsen di Bidang Kesehatan, Kasus DBD di Kab Bintan Turun 100% Setiap Tahunnya.
Hingga bulan Juli ini, Puskesmas dan RSUD di Kabupaten Bintan telah menangani setidaknya 30 kasus penderita Demam Berdarah Dengue (DBD), selama kurun waktu 2018. Angka jumlah tersebut dipastikan berkurang 100 persen dibandingkan tahun lalu (2017).
” terjadi penurunan yang signifikan atas kasus DBD pada tahun 2018 ini, jika dibandingkan dengan tahun lalu ” ujar Kepala Dinas Kesehatan Bintan dr. Gama Isnaeni saat dihubungi, Jum’at (27/7) pagi.
Kabid P2P Dinkes Bintan dr Yosei Susanti menyebutkan bahwa untuk kasus DBD di Kabupaten Bintan, sampai Juli 2018 ini, hanya ada 30 penderita (kasus). Jumlah ini menyebar di setiap kecamatan yang terdata di 15 Puskesmas dan RSUD. Dari 30 kasus tersebut, penderita DBD yang terbanyak terjadi pada bulan Mei yaitu sebanyak 8 kasus dengan rata-rata kasus terjadi di Kec Bintan Timur dan Kec Mantang.
” Dibandingkan tahun 2016 dan tahun 2017 yang lalu, jumlah kasus DBD di Bintan sangat jauh berkurang. Setiap tahunnya lebih dari 100 persen grafik penurunannya ” jelas dr Yosei Susanti, saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
Diketahui berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, pada tahun 2016, Total kasus DBD yang terjadi di Bintan sebanyak 361 kasus, Tahun 2017 sebanyak 98 kasus DBD yang terjadi , sedangkan jumlah kasus dari Jan hingga Juli 2018 saat ini sebanyak 30 kasus dimana khusus bulan Juli 2018 terjadi 4 kasus DBD.
Sementara itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mengatakan bahwa dirinya merasa bersyukur bahwa grafik kasus penyakit DBD di Kabupaten Bintan terus mengalami penurunan yang signifikan. Menurutnya, Kabupaten Bintan sangat berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas di Bidang Kesehatan. Namun bagaimanapun, dirinya tetap menghimbau serta mengajak agar seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai endemik DBD tersebut, dengan menggiatkan kegiatan gotong royong. Terutama melakukan gerakan menguras, menutup dan menimbun (3M). Selain itu, jika menemukan gejala badan panas atau demam tinggi, dan gejala DBD lainnya, segera cek dan berobat ke rumah sakit atau Puskesmas terdekat.
” 2-3 tahun ini , terjadi penurunan grafik DBD di Kabupaten Bintan hingga 100 persen lebih, namun bagaimanapun kita tetap menghimbau agar masyarakat untuk mewaspadainya. Kita juga terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program berobat gratis , mengoptimalkan jam pelayanan di Puskesmas, serta secara door to door pelayanan kesehatan melalui program Posbindu Mobile ” tutupnya.
*)Pemkab Bintan Siapkan 2 Milyar Rupiah Bantu Operasional Sekolah.
Mulai tahun 2018 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebesar 2 Milyar Rupiah dalam rangka membantu sekolah untuk meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Bintan. Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menuturkan bahwa penyaluran BOSDA semester I, saat ini sudah mulai disalurkan dan diharapkan hal ini juga ikut membantu program pendidikan gratis di Kabupaten Bintan khususnya di sekolah-sekolah yg berada di daerah pesisir dan di pulau-pulau.
” Ini pertama kalinya , akan kita siapkan BOSDA mulai tahun ini, setiap Sekolah Dasar (SD) akan menerima bantuan operasional daerah sebesar Rp 16 Juta Rupiah persekolah, sedangkan untuk SMP sebesar Rp 19 Juta Rupiah per sekolah ” ujarnya, Minggu (22/7) pagi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tamsir, M.Pd, M.Si menuturkan bahwa BOSDA (bantuan operasional Sekolah Daerah) adalah bantuan biaya operasional untuk sekolah dari anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk sekolah sebagai suporting Bosnas yg di berikan dari pemerintah pusat. Menurutnya, besaran BOSNAS sebenarnya belum memenuhi standar pembiayaan minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Atas dasar itulah, guna meningkatkan kemajuan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana agar kekurangan tersebut dapat sesuai dengan standar pembiayaan sekolah yang dibutuhkan.
Ditambahkannya juga bahwa peruntukan Bosda tidak sama dengan Bosnas, sehingga nantinya tidak akan terjadi tumpang tindih penggunaan dana bosnas maupun bosda. Bosda diharapkan lebih banyak penggunaanya kepada peningkatan penataan lingkungan sekolah, peningkatan program penguatan pendidikan karakter dan, peningkatan sarana lainya.
” Jadi ini sebagai upaya dari Pemerintah Daerah untuk bagaimana mendukung bidang pendidikan dengan ikut membantu Operasional Sekolah agar sesuai dengan standar pembiayaan sekolah yang dibutuhkan ” tutupnya.***
