Tanjungpinang, MR – Sebanyak 145 pekerja migran Indonesia (PM I) deportasi yang berasal dari Malaysia tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Selasa 11/5/2021) petang.
Kepulangan 145 PMI deportasi disambut oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta sejumlah OPD Kepri.
Setibanya dipelabuhan, para pahlawan devisa tersebut langsung menjalani serangkaian pemeriksaan ketat oleh tim satgas Covid-19, mulai dari pemeriksaan dokumen, penyemprotan barang bawaan serta pemeriksaan ulang kesehatan melalui tes antigen dan PCR.
Menurut Gubernur Kepri Ansar Ahmad, untuk menangani pemulangan PMI, pemprov Kepri akan bekerjasama dengan pemerintah pusat.
“Pemulangan PMI deportasi atau Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (WNI M KPO) akan ditangani satgas TKI bersama BP2MI, sedangkan Untuk PMI mandiri akan ditangani oleh Satgasus dibantu sejumlah lembaga dari pusat,” ujar Ansar.
Ansar menambahkan, untuk saat ini pemulangan PMI yang paling banyak adalah PMI mandiri melalui pintu pelabuhan Batam. Gelombang besar pemulangan PMI deportasi diperkirakan akan terjadi pada bulan Juni 2021.
“Saya mendapat informasi pada bulan Juni nanti penjara Imigrasi di Malaysai akan di kosongkan, diperkirakan tujuh ribu TKI akan dideporasi melalui pintu kita,” jelas Ansar
Sementara Kepala BP2MI Benny Rhamadani mengunkapkan, Gelombang besar pemulangan PMI secara keseluruhan akan mencapat 48 ribu orang di masa pandemi melalui program Rekalibrasi.
“PMI Mandiri dari program Rekalibrasi kurang lebih 10.233 ini angka yang besar, kemudian mereka yang pulang karena deportasi sudah 395, artinya ini angka yang besar, terlebih dimasa Covid ini, negara akan menangani kepulangan 49 ribu PMI yang selesai masa kerjanya di luar negeri,” ungkap Benny.
Lebih lanjut Benny mengharapkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak untuk mengatasi gelombang besar pemulangan PMI.
“Tidak cukup hanya pemerintah daerah, tidak cukup hanya pemerintah pusat tapi bagai mana sinergi, kolaborasi pusat dan daerah dan semua pemangku kepentingan,”harapnya. Red
