Oleh: Dahayu Cinta Adinda
Opini – Plastik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Dari kantong belanja hingga kemasan makanan, material ini menawarkan kepraktisan yang sulit disaingi. Namun, di balik manfaatnya, plastik membawa ancaman besar bagi lingkungan.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 68,5 juta ton sampah pada tahun 2021, dengan 11,6% diantaranya berupa sampah plastik. Sayangnya, hanya sebagian kecil yang berhasil didaur ulang. Akibatnya, sampah plastik mencemari tanah, sungai, dan laut, membahayakan ekosistem serta kesehatan manusia.
Dalam upaya menangani masalah ini, pemerintah Indonesia telah merencanakan penerapan cukai plastik sebagai langkah konkret untuk mengurangi produksi dan konsumsi plastik sekali pakai. Namun, seperti kebijakan lainnya, rencana ini menimbulkan pro dan kontra.
Pertanyaannya: apakah cukai plastik adalah solusi yang efektif atau sekadar beban tambahan bagi masyarakat dan industri?
Mengapa Cukai Plastik Dibutuhkan?
Cukai plastik pada dasarnya bertujuan untuk memengaruhi perilaku produsen dan konsumen. Dengan menaikkan harga produk plastik sekali pakai, pemerintah berharap masyarakat lebih bijak dalam menggunakannya.
Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan serupa dapat efektif. Misalnya, Irlandia berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik hingga 90% setelah memberlakukan pajak kantong plastik pada 2002.
Selain itu, cukai plastik juga diharapkan mendorong inovasi. Ketika biaya produksi plastik meningkat, produsen cenderung mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti bioplastik atau kemasan yang dapat didaur ulang.
Langkah ini sejalan dengan upaya global untuk mengadopsi prinsip ekonomi sirkular, di mana limbah tidak hanya dibuang tetapi dimanfaatkan kembali sebagai sumber daya.
Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada eksekusi dan pengawasan. Tanpa pengelolaan yang baik, cukai plastik hanya akan menjadi tambahan pendapatan negara tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan sampah.
Tantangan dan Kritik terhadap Kebijakan
Meskipun bertujuan mulia, penerapan cukai plastik tidak lepas dari kritik. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah dampaknya terhadap industri kecil dan menengah (IKM). Banyak pelaku usaha kecil yang bergantung pada plastik murah untuk kemasan produk
mereka.
Jika biaya ini meningkat, mereka harus menanggung beban tambahan atau membebankannya kepada konsumen. Dalam konteks ini, kebijakan cukai plastik berpotensi memperparah ketimpangan ekonomi.
Selain itu, ada pertanyaan tentang kesiapan infrastruktur daur ulang di Indonesia. Data dari Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) menunjukkan bahwa kapasitas daur ulang plastik di Indonesia baru mencapai sekitar 1 juta ton per tahun, jauh dari total sampah plastik yang dihasilkan.
Jika cukai plastik diterapkan tanpa memperbaiki sistem pengelolaan sampah dan daur ulang, limbah plastik hanya akan terus menumpuk,
meskipun konsumsinya menurun.
Isu lain yang perlu diperhatikan adalah transparansi penggunaan dana dari cukai plastik. Idealnya, pendapatan dari cukai ini harus dialokasikan untuk membangun fasilitas daur ulang, kampanye kesadaran lingkungan, atau mendanai penelitian tentang bahan pengganti plastik.
Belajar dari Negara Lain
Beberapa negara telah sukses menerapkan kebijakan cukai plastik dengan hasil yang signifikan. Selain Irlandia, Inggris juga memberlakukan biaya kantong plastik pada 2015, yang berhasil mengurangi penggunaannya hingga 86% dalam tahun pertama.
Kesuksesan ini tak lepas dari kombinasi kebijakan tegas, kampanye publik yang efektif, dan dukungan infrastruktur daur ulang yang memadai. Namun, pelajaran penting dari negara-negara ini adalah pentingnya pendekatan bertahap.
Pemerintah harus memberikan waktu bagi masyarakat dan industri untuk beradaptasi. Misalnya, dengan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan ramah lingkungan atau mendukung teknologi daur ulang.
Cukai Plastik di Indonesia: Langkah Nyata atau Simbolik?
Di atas kertas, cukai plastik memang terlihat sebagai solusi logis. Namun, implementasinya memerlukan persiapan matang. Pemerintah perlu memperhatikan dua hal utama:
- Kebijakan ini harus didukung dengan kampanye yang menjelaskan tujuan dan manfaatnya. Masyarakat perlu diajak memahami bahwa cukai plastik bukan sekadar pajak, melainkan upaya bersama untuk menjaga lingkungan.
- Pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak menjadi beban yang tak tertanggungkan bagi IKM. Salah satu caranya adalah memberikan insentif bagi pelaku usaha yang beralih ke bahan ramah lingkungan atau menyediakan subsidi bagi teknologi daur ulang.
Cukai plastik bukanlah solusi instan, melainkan langkah awal menuju perubahan besar. Dalam konteks Indonesia, tantangannya memang kompleks, mulai dari ekonomi, sosial, hingga infrastruktur. Namun, jika dirancang dan diimplementasikan dengan baik, kebijakan ini berpotensi menciptakan masa depan yang lebih hijau.
Penulis: Dahayu Cinta Adinda
(Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia)
Disclaimer: Artikel ini adalah tulisan pribadi penulis dan diluar tanggung jawab mejeredaksi.co.id.
