Tanjungpinang,mejaredaksi – Pendapatan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang 2026 baru mencapai sekitar Rp141 miliar atau 48 persen dari target Rp293 miliar.
Kondisi ini menunjukkan masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara maksimal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, mengatakan Pemko masih melihat sejumlah sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal.
Menurutnya, sektor tersebut di antaranya retribusi parkir, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk usaha makanan dan minuman, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Sejauh ini yang belum optimal di retribusi parkir yang perlu kita optimalkan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu makan minum, PBB juga perlu kita optimalkan,” katanya Senin (07/9/2026).
Belum optimalnya sejumlah sektor tersebut menjadi perhatian Pemko Tanjungpinang di tengah capaian pendapatan yang baru menyentuh 48 persen.
Pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang telah tersedia.
ia menuturkan salah satu langkah yang dilakukan Pemko untuk menekan potensi kebocoran PAD adalah melalui digitalisasi pembayaran.
Beberapa hari lalu, Pemko Tanjungpinang meluncurkan Gurindam Pay yang diharapkan dapat membantu memperbaiki sistem pembayaran dan meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan daerah.
“Ya, upaya kita salah satunya beberapa hari yang lalu kita luncurkan Gurindam Pay. Itu upaya kita menutup kebocoran,” ujarnya.
Dengan target pendapatan Rp293 miliar dan realisasi sekitar Rp141 miliar, Pemko Tanjungpinang masih harus mengejar sekitar Rp152 miliar untuk mencapai target tersebut.
Di sisi lain, ia mengatakan investasi di Tanjungpinang mulai menunjukkan pergerakan positif. Meski demikian, kontribusinya terhadap pendapatan daerah saat ini belum terlalu signifikan.
“Dengan adanya investasi di Tanjungpinang, memang belum terlalu signifikan, ya. Tapi memang ada pergerakan yang positif. Semoga tren ini kita pelihara terus sehingga ke depannya membaik,” tutupnya.
