Tanjungpinang, mejaredaksi – Insiden dugaan pemukulan terhadap seorang wanita yang juga Ketua RT03 RW03 Kelurahan Seijang, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menyorot persoalan transparansi dan komunikasi dalam pembangunan fasilitas publik.
Peristiwa tersebut dialami oleh Nurmala, Ketua RT03, yang mengaku mendapat perlakuan kekerasan dari seorang oknum petugas keamanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Seijang, Kamis (15/1/2026) sekitar pukul 13.30 WIB.
Saat kejadian, Nurmala tengah berjualan di depan lokasi gedung SPPG yang berada di wilayah administrasi RT yang dipimpinnya. Ia menyebut didatangi oleh oknum satpam yang bukan merupakan warga setempat.
“Dia satpam di MBG (SPPG), bukan warga saya. Tapi bangunannya ada di wilayah RT saya,” ujar Nurmala saat ditemui, Jumat (16/1/2026).
Dipicu Pertanyaan soal Persetujuan Pembangunan
Menurut Nurmala, cekcok bermula saat ia mempertanyakan proses persetujuan pembangunan gedung SPPG yang dinilai tidak melibatkan dirinya maupun warga RT03. Ia mengaku heran karena dokumen persetujuan justru ditandatangani oleh ketua RT lain.
“SPPG itu berdiri di wilayah RT03, tapi yang tanda tangan bukan RT saya. Saya pertanyakan lewat grup RT, tidak lama kemudian satpam itu datang ke lapak saya,” jelasnya.
Percakapan yang awalnya berupa adu argumen tersebut kemudian memanas dan berujung pada dugaan pemukulan. Nurmala mengaku mendapat tamparan di bagian wajah.
“Saya ditampar. Saya sempat melapor ke polisi, tapi akhirnya diselesaikan secara damai,” katanya.
Meski persoalan tersebut tidak berlanjut ke proses hukum, Nurmala menyayangkan sikap arogan oknum petugas keamanan tersebut. Ia menegaskan bahwa pertanyaannya murni terkait mekanisme administrasi dan hak warga dalam pembangunan di lingkungannya.
“Harusnya saya dan warga saya yang menandatangani persetujuan itu, bukan RT lain. Itu saja yang saya pertanyakan,” pungkasnya.
