Tanjungpinang, MR – Kawasan Investasi Rempang, Batam, Kepulauan Riau, diyakini akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Idonesia.
Demikian disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad menanggapi diluncurkannya pengembangan Kawasan Rempang KPBPB Batam sebagai The New Engine of Indonesia Ekonomic Growth oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Rabu (12/4/2023).
Ansar Ahmad menyampaikan, Kepulauan Riau merupakan provinsi kepulauan dengan posisi sangat strategis, berada di salah satu dari 4 choke point perdagangan dunia dan merupakan salah satu dari 4 jalur penting perhubungan Indonesia.
“Pemerintah Pusat telah melahirkan berbagai kebijakan khusus di Provinsi Kepri dan kami tentunya perlu memberikan apresiasi yang tinggi khususnya kepada Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartanto,” ujar Ansar.
Pada 2022 lalu, nilai investasi Provinsi Kepri mencapai Rp18,2 triliun, dengan jumlah dari Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp13,403 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp4,817 triliun.
Ini disebut Ansar berkat berbagai kebijakan dari pemerintah pusat.
Dengan peluncuran pengembangan Kawasan Rempang KPBPB Batam, Ansar berharap akan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan Rempang pada masa yang akan datang.
Selain itu juga akan memperhatikan kondisi lingkungan dan mengatur semua aspek agar tercipta kota baru yang hijau, nyaman dan menarik minat warga asing untuk tinggal di Kawasan ini.
“Pengembangan Kawasan Rempang juga diharapkan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan pendekatan menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan” harap Ansar.
Menko Perekonomian Airlangga Hartanto berharap, perluasan pengembangan Kawasan Rempang menjadi bagian dari pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.
Kawasan Rempang menjadi bagian dalam rencana induk Pengembangan KPBPB BBK yang Keppresnya segera ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.
“Keppresnya sudah disiapkan seperti yang diharapkan Gubernur, karena memang kalau kita bangun jembatan, ada permasalahan,” ujar Airlangga.
“Kalau di Bintan bebas bea, namun Bintan tidak, maka mobil tidak bisa jalan. Jadi itu masalah teknis lapangan yang harus kita selesaikan,” tambahnya.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyatakan telah menjalankan program inisiasi BP Batam dengan PT MEG untuk tanah seluas 22.000 Ha di wilayah Barat dan 21.000 Ha di wilayah Timur.
Untuk pengembangan Rempang, BP Batam juga telah mengajukan 15 proposal permohonan hak pengelolaan pada kawasan area penggunaan lain kepada Menteri ATR/BPN.
Luas lahan keseluruhan dari 15 permohonan itu seluas 563,2 Ha.
Selain itu, juga disampaikan permohonan penurunan status hutan yang merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 7.572 Ha kepada Menteri LHK, dan telah mendapatkan persetujuan.
Penulis /Editor : Andri
