Tanjungpinang, mejaredaksi – Para pedagang yang berjualan di kawasan Anjung Cahaya Tanjungpinang mengeluhkan tingginya harga sewa kios di lokasi kuliner tersebut.
Sepinya pengunjung yang datang ke Anjung Cahaya, menjadi penyebab para pedagang keberatan untuk membayar sewa kios tersebut.
Kios-kios pedagang yang menunggak iuran, sudah diberi label oleh pengelola. Label bertuliskan “objek ini dalam pengawasan”. ditempel di kaca kios.
“Per bulan untuk pedagang makanan senilai Rp550 ribu, untuk pedagang minuman senilai Rp.770. Mereka taunya harus bayar, tidak tau dengan kondisi kita,” kata M. Iqbal satu diantara pedagang, Selasa (25/6).
Iqbal menyampaikan, label tersebut telah ditempel oleh pihak BUMD PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sejak Kamis, 20 Juni yang lalu.
Sebagai pedagang, ia merasa tersinggung dengan pemberian label tersebut. Sebab, pengelola tampak tidak peduli dengan kondisi omset para pedagang.
“Boro-boro mendapatkan promosi, kita malah dihadapkan dengan tiba-tiba minta iuran, tanpa melihat kondisi omzet kita,” tambahnya.
Iqbal mengakui, bahwa pengunjung yang datang ke Anjung Cahaya sangat sepi. Kondisi ini diduga disebabkan berisiknya suara musik yang berasal dari cafe, yang bersebelahan dengan Anjung Cahaya.
“Jadi karena suara yang berisik, pelanggan tidak ada yang masuk. Mereka banyak yang pergi karena berisik,” ujar Iqbal.
Para pedagang pun meminta kepada pengelola yakni BUMD PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) untuk hadir, memberikan solusi terkait hal oni.
“Seperti mereka hadir memberikan saran dan meminta masukan, apa yang dibutuhkan pedagang. Ini mereka tidak pernah datang, dengan tujuan seperti itu,” sebutnya.
Saat ini, Iqbal menuturkan ia terpaksa berhenti berjualan untuk sementara waktu, sampai pihak BUMD dan Pemko Tanjungpinang memberikan solusi terkait kondisi tersebut.
Sementara menurut pedagang lain, Danil menyampaikan, bahwa akhir Febuari 2024 yang lalu pihaknya sudah menyurati BUMD untuk membenahi harga sewa lapak
Menurutnya, seharusnya BUMD Tanjungpinang sebagai pengelola Anjung Cahaya dapat mencari solusi, terkait mengatasi sepinya pengunjung yang datang ke kawasan kuliner tersebut.
“Kita harap Pemerintah dapat bertemu kita, seperti Pj Walikota Tanjungpinang, karena BUMD sudah tidak menanggapi lagi,” tutupnya.
Penulis: Ismail
Editor: Syaiful
