Tanjungpinang, mejaredaksi – Badan Pengusahaan (BP) Tanjungpinang menegaskan tidak pernah menerbitkan kuota beras, izin logistik, maupun Izin Usaha Kawasan (IUK) dari kawasan Free Trade Zone (FTZ). Penegasan ini disampaikan menyusul pengungkapan kasus beras ilegal oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) yang diduga berasal dari wilayah Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
Kepala BP Tanjungpinang, Cokky Wijaya Saputra, menegaskan bahwa institusinya sama sekali tidak mengeluarkan izin apa pun yang berkaitan dengan kuota barang kebutuhan pokok, khususnya beras dan gula impor.
“Tidak pernah ada kuota beras yang kami terbitkan. IUK logistik maupun izin lain terkait kuota bahan pokok juga tidak ada,” ujar Cokky, Selasa (20/1/2025).
Ia mengungkapkan, memang terdapat sejumlah pihak yang sempat mengajukan permohonan kuota beras dan gula impor. Namun, seluruh permohonan tersebut ditolak mentah-mentah karena bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
Menurut Cokky, penolakan ini merupakan bentuk kehati-hatian BP Tanjungpinang sekaligus komitmen mendukung program Presiden Republik Indonesia terkait ketahanan pangan nasional. Selain itu, langkah tersebut diambil untuk mencegah terulangnya praktik-praktik bermasalah di masa lalu.
“Karena ada larangan yang jelas, semua permohonan kami tolak. Tidak satu pun izin kami keluarkan,” tegasnya.
BP Tanjungpinang juga memastikan tidak pernah menerbitkan laporan atau dokumen keluar-masuk barang, termasuk beras, dari kawasan FTZ. Dengan demikian, dugaan asal-usul beras ilegal tersebut dipastikan tidak berkaitan dengan kewenangan BP.
Sementara itu, Anggota II BP Tanjungpinang, Effendi, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan kewenangan perizinan secara ketat, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
“Terutama dalam pengawasan arus barang di kawasan FTZ, kami tidak memberi ruang abu-abu,” ujarnya.
