Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Tinjau Proyek di Tanjungpinang dan Bintan

Tanjungpinang, mejaredaksi, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Suharso manoarfa bersama Gubernur Kepri melakukan peninjauan proyek di Tanjungpinang dan Bintan, Jumat (1/12/ 2023).

Proyek tersebut adalah pembangunan Pelabuhan Kuala Riau (Pelantar 1 dan Pelantar 2) di Tanjungpinang dan penanganan jalan Lintas Barat Lanjutan di Kabupaten Bintan.

Tujuan peninjauan ini adalah memastikan kelancaran pembangunan sesuai perencanaan, mengevaluasi data dengan cepat, dan menganalisis temuan lapangan.

Pembangunan Pelabuhan Kuala Riau, sebagai bagian dari Visi Kepulauan Riau 2021-2026, bertujuan menciptakan kepulauan yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya melalui infrastruktur dan konektivitas antarpulau. Proyek ini juga mendukung Tanjungpinang sebagai pusat produksi dan distribusi dengan transportasi terintegrasi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Millennium Challenge Account – Indonesia II (MCA-I II) dalam persiapan dan implementasi integrasi Pelantar I dan Pelantar II. MCA-I II, mendapatkan dana hibah dari Pemerintah AS melalui MCC.

Pengembangan Pelabuhan Kuala Riau akan dilakukan secara bertahap, mulai tahun 2023 hingga 2027, dengan anggaran sekitar Rp740 Miliar. Proyek mencakup pembangunan dermaga kapal, fasilitas reparasi kapal, perluasan dermaga, platform parkir, pergudangan, dan area club & water sport.

Menteri Bappenas menekankan konsep smart city dan perhatian terhadap perubahan iklim, sambil menyoroti manajemen sampah dan aliran air untuk menjaga keberlanjutan pelabuhan jetty.

“Jangan sampai apa yang kita bangun ini, hanya dapat dilihat 10 tahun sudah hancur semuanya, jadi diperhatikan betul semuanya pada studi kelayakan, agar diperhatikan secara seksama,” pinta Suharso.

Gubernur Ansar Ahmad menyatakan urgensi pengembangan Pelabuhan Kuala Riau sebagai pintu masuk logistik utama untuk Tanjungpinang. Peningkatan kinerja pelabuhan diharapkan akan mempercepat arus barang dan berkontribusi positif pada ekonomi kota.

“Dengan peningkatan kinerja Pelabuhan Kuala Riau, kami yakin akan mempercepat arus barang di Tanjungpinang, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian kota ini,” kata Ansar.

Selanjutkan Gubernur dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI meninjau proyek penanganan jalan Lintas Barat Lanjutan di Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran dari dana Instruksi Presiden (Inpres).

Meski Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana Inpres sebesar Rp 640 miliar untuk 16 paket pekerjaan di Kepri, termasuk Jalan Lintas barat lanjutan.

Gubernur Ansar menyoroti beberapa ruas jalan yang perlu perhatian lebih lanjut. Terutama, ruas jalan di Bintan yang memiliki potensi besar dan menjadi jalur utama bagi truk kontainer besar dari Batam.

“Jalan Lintas Barat di Bintan perlu perhatian, karena memiliki potensi besar. Kita sudah bebaskan lahan 50 m x 40 km, sehingga penambahan satu jalur akan lebih mudah,” ujar Gubernur Ansar.

Proyek Penanganan Jalan Lintas Barat Lanjutan, dengan akses Pelabuhan Sri Bayintan, dinilai memiliki aspek strategis, termasuk memperpendek waktu tempuh rute Pelabuhan Sri Bayintan Kijang ke Km. 16 arah Tanjung Uban.

Selain itu, proyek ini diharapkan memudahkan akses pelabuhan, mendukung KEK Galang Batang, dan memberikan dorongan pada event-event internasional di Bintan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meninjau proyek ini untuk melihat langsung realisasi alokasi dana Inpres. Menurutnya, Bappenas telah menyusun targetting dalam RPJMN, termasuk kriteria pembiayaan jalan oleh APBN.

“Maka kita bekerja sama dengan daerah mengidentifikasi jalan-jalan produksi, jalan menuju kawasan industri, pariwisata, dan linkage, maka didorong dengan Inpres ini,” ungkap Menteri Suharso.

Proyek Penanganan Jalan Lintas Barat Lanjutan dilaksanakan oleh BPJN Kepri dengan skema Inpres jalan daerah, senilai Rp59,3 miliar. Saat ini, pekerjaan sudah terealisasi 71,07 persen dengan target penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023.

Penulis/Editor: Panca