APBD Perubahan 2021 Hasil Evaluasi Kemendagri Kembali Dibahas DPRD Kepri

Tanjungpinang, MR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali membahas dokumen APBD Perubahan tahun anggaran 2021 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

Meskipun APBD Perubahan Provinsi Kepri tahun 2021 telah disahkan dalam Rapat Paripurna pada Rabu (29/9/2021) lalu, namun saat ini APBD-P tersebut belum bisa digunakan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri, Venni Meitaria Detiawati menyampaikan setelah APBD-P 2021 disahkan maka dikirimkan ke Kemendagri untuk di evaluasi.

“Hasil evaluasi Kemendagri sudah diterima, kemarin. Saat ini menindaklanjuti hasil evaluasi untuk dibahas bersama DPRD Kepri untuk disepakati,” ungkap Venni, Senin (1/11/2021).

Ditanya terkait item apa saja yang dievaluasi oleh Kemendagri, Venni mengatakan harus terlebih dahulu disampaikan ke DPRD Kepri, baru selanjutnya akan disampaikan ke publik.

“Tidak etis lah, kalau langsung disampaikan ke publik. Karena belum disampaikan ke DPRD, setelah dibahas dan disepakati baru di publikasikan,” jelasnya.

Selain itu, Venni juga belum dapat memastikan kapan anggaran di APBD-P Provinsi Kepri 2021 itu bisa dijalankan. Karena, setelah hasil evaluasi itu dibahas bersama DPRD, maka tindak lanjut dari evaluasi tersebut harus dikembalikan lagi ke Kemendagri.

“Mungkin kalau disepakati Rabu, maka kita langsung bawa ke Kemendagri,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, APBD Perubahan Provinsi Kepri tahun 2021 di sahkan sebesar Rp3,918 triliun melalui Rapat Paripurna, Rabu (29/9/2021).

 

Baca Berita Sebelumnya: DPRD Kepri Sahkan APBDP Kepri Rp3,918 Triliun

Total nilai APBD Perubahan Pemprov Kepri tahun 2021 dalam nota kesepakatan mengalami pengurangan sebesar Rp68,246 miliar. Sehingga jika APBD murni tahun 2021 sebelumnya sebesar Rp3,986 triliun, di APBDP menjadi sebesar Rp3,918 triliun.

Dilaporkan oleh Wakil Ketua III DPRD Kepri Afrizal Dahlan bahwa pendapatan daerah dalam APBD 2021 sebesar Rp3.701 triliun, dan dalam perubahan menjadi Rp3,854 triliun. Atau mengalami kenaikam sebesar Rp152, 239 miliar.

Adapun mengenai penerimaan pembiayaan daerah yang semula sebesar Rp285 miliar mengalami pengurangan sebesar Rp220,486 miliar. Sehingga dalam APBDP 2021 pembiayaan daerah menjadi hanya sebesar Rp64,513 miliar. Bar